BUNTOK- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
(Pemkab Barsel) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan yang
terukur, realistis, dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Hal
tersebut disampaikan Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, dalam
sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
Dusun Hilir, Kamis (5/2/26).
Bupati menegaskan bahwa Musrenbang Kecamatan
merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum
ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dari desa dan
kelurahan agar arah dan prioritas pembangunan benar-benar berbasis pada
kebutuhan riil masyarakat.
“Keterlibatan masyarakat
dalam Musrenbang sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Karena dari sinilah kita menyusun program yang benar-benar menjawab kebutuhan
masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Eddy Raya Samsuri menjelaskan, bahwa
tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2025–2029, dengan tema “Pembangunan Pondasi Hilirisasi Berbasis Sumber
Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan.
Menurutnya tema tersebut menegaskan, komitmen
pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan
hilirisasi sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan
kerja, penurunan angka pengangguran, serta pengentasan kemiskinan secara
berkelanjutan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa kebutuhan
pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta
penanganan persoalan sosial, dihadapkan pada keterbatasan kapasitas anggaran
daerah. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya Dana Bagi Hasil serta Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD).
“Meski dalam kondisi
keterbatasan anggaran, Pemkab Barito Selatan terus berupaya mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjajaki sumber pendanaan alternatif yang
sah,” jelasnya.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah
melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan
infrastruktur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
Skema ini dinilai mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan efisien melalui
pembagian peran dan risiko.
Dikatakan juga, kebijakan penganggaran daerah akan
tetap berpedoman pada prinsip money follows program, yakni memprioritaskan
program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, Musrenbang
Kecamatan ini menjadi forum yang sangat strategis dalam menetapkan prioritas
pembangunan yang terukur, realistis, dan berdampak langsung,” tegasnya.
Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk
terus memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Barito
Selatan.
“Jika ingin berjalan cepat,
berjalanlah sendiri. Namun jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh
pihak yang telah berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut, seraya berharap
kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan terbaik bagi pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat, demi terwujudnya Barito Selatan yang sejahtera,
berdaya saing, serta menjadi penyangga pangan dan energi Ibu Kota Nusantara.
Pada kesempatan yang sama, Musrenbang Kecamatan
Dusun Hilir dirangkaikan dengan Peresmian Aula Kecamatan Dusun Hilir. Peresmian
ini diharapkan dapat menjadi sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan musyawarah, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan guna
meningkatkan kualitas koordinasi, partisipasi, dan pelayanan kepada masyarakat.(digdo)