BUNTOK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah
Barito Selatan. Dr. Ita Minarni ST. MT., Menyampaikan, bahwa proses pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2025 bersama telah memasuki tahap akhir.
Usai rapat pembahasan, Ita Minarni menjelaskan
bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 telah
selesai dan dinyatakan final setelah melalui pemeriksaan.
"Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 sudah
final karena telah melalui pemeriksaan BPK dan secara administrasi Kabupaten
Barito Selatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau
WTP," ujarnya.
Dia juga mengatakan Ranperda tersebut direncanakan
akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas seluruh alur pengelolaan keuangan daerah
sepanjang tahun anggaran 2025.
Lebih lanjut olehnya terkait Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA), Ita Minarni menjelaskan bahwa sebelumnya
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memperkirakan SiLPA tahun 2025 sebesar Rp10
miliar dan telah memasukkannya dalam perencanaan APBD Tahun 2026.
"Setelah dilakukan penghitungan oleh BPK,
nilai SiLPA yang tersedia memang sekitar Rp10 miliar dan nantinya akan
dilakukan penyesuaian kembali pada anggaran tahun 2026," jelasnya.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, Ita
Minarni juga mengungkapkan adanya peluang besar bagi generasi muda Barito
Selatan melalui program beasiswa perawat ke Jepang yang difasilitasi melalui
kerja sama dengan perusahaan perwakilan.Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (Apkasi).
Masih kata Ita yang juga menjabat Kadis PUPR
Barsel itu bahwa beberapa waktu lalu dirinya bersama sejumlah Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) menghadiri undangan di Jakarta dari pihak Adi Luhung.
Kabupaten Barito Selatan dinilai aktif dalam memberikan beasiswa melalui
program tersebut sehingga memperoleh penghargaan sekaligus tambahan kuota untuk
penempatan tenaga kerja ke Jepang.
"Barito Selatan mendapatkan kuota sebanyak 50
orang calon perawat yang akan dididik, disekolahkan, dan nantinya langsung bekerja
di Jepang pada tahun 2027," ucapnya.
Program tersebut ditujukan bagi lulusan SMA dari
enam kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Para peserta nantinya akan
menjalani pelatihan bahasa Jepang selama sekitar enam bulan sebelum melanjutkan
pendidikan keperawatan sesuai ketentuan program.
Pemerintah daerah juga berencana memprioritaskan
masyarakat dari keluarga berpenghasilan rendah agar memperoleh kesempatan
mengikuti program tersebut.
Ita Minarni mengaku prihatin melihat banyak
lulusan keperawatan di daerah yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap
dan sebagian hanya bekerja dengan status kontrak atau bahkan tanpa penghasilan
memadai di rumah sakit maupun puskesmas.
Karena itu, menurutnya, program penempatan kerja
ke Jepang dapat menjadi solusi untuk membuka lapangan pekerjaan sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bukan untuk menyingkirkan tenaga
kesehatan di daerah, tetapi memberikan peluang kerja yang lebih baik bagi
anak-anak kita agar mereka dapat membantu perekonomian keluarga,"
tuturnya.
Ia mencontohkan, tenaga perawat yang bekerja di
Jepang dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar, bahkan mencapai puluhan
juta rupiah setiap bulan, sehingga menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi
generasi muda Barito Selatan.(digdo)