BUNTOK- Pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang mengusung tema ‘Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045’ tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menekankan keberhasilan program prioritas nasional sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di daerah.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dinilai menjadi kunci supaya kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Barsel H Eddy Raya Samsuri menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil koordinasi ke dalam kebijakan dan program kerja di tingkat lokal.
Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan diperlukan supaya arah pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan kebutuhan daerah.
Kehadiran jajaran Forkopimda juga disebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan Rakornas, di antaranya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur digital.
Ketiga sektor tersebut dipandang sebagai fondasi penting dalam mendorong transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“kehadiran kami bersama Forkopimda disini adalah bentuk komitmen untuk memastikan program-program prioritas Presiden berjalan selaras. Sinergi ini krusial agar target Indonesia Emas 2045 bukan sekadar visi, tetapi realitas yang dirasakan manfaat oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Melalui Rakornas ini, pemerintah pusat berharap daerah dapat segera menyesuaikan langkah kebijakan agar target pembangunan jangka panjang nasional dapat tercapai secara terukur dan berkelanjutan. (Digdo)