Buntok - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Mesrenbang), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027 di Kecamatan Karau
Kuala
Tahun 2025, Senin (4/2/26).
Kegiatan itu dirangkai dengan peresmian Gedung
Kantor Kecamatan Karau Kuala. Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah, dari Dinas
Koperasi UKM dan Perindag Barsel dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Barsel
Selain dihadiri langsung oleh Bupati Barsel
Dr. H. Eddy Raya Samsuri dan Ketua TP PKK Barsel Dr. Hj. Permana Sari Eddy
Raya. Juga dihadiri Pj. Sekda Barsel yang juga Kadis PUPR Barsel Dr. Ita
Minarni, ST MM, Ketua Tim Musrengbang Barsel yang juga Kepala Bapperida Barsel
Jaya Wardana, Forkopimda dan sejumlah pejabat lainnya. Camat Karau Kuala
Adrinsyah, SPi MSi, dan Forkopimcam, Lurah dan Kades serta undangan lainnya.
Juga dihadiri Anggota DPRD Barsel seperti H.
Sudiarto, H. Lisawanto, H. Raden Sudarto, H. Ridwan, Rinto Rahman, Tri
Wahyuni, Furliani Thea.
Bupati Barito Selatan H. Eddy Raya Samsuri dalam
sambutanya mengatakan,
Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan
pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi
masyarakat dari desa dan kelurahan, guna memastikan bahwa arah dan prioritas
pembangunan daerah benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, dengan tema : Pembangunan Pondasi
Hilirisasi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Energi yang
Berkelanjutan.
Tema ini menegaskan komitmen pemerintah daerah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi sumber daya
lokal, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan
pengangguran, serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
"Adapun sasaran dan target pembangunan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45 persen, dibandingkan capaian Tahun 2025
sebesar 4,02 persen (per Oktober 2025);
Penurunan angka kemiskinan menjadi 3,77 persen, dibandingkan Tahun 2025 sebesar
4,94 persen;
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,09 persen, dibandingkan Tahun
2025 sebesar 4,30 persen;
Penurunan Indeks Gini menjadi 0,256, dibandingkan Tahun 2025 sebesar 0,266;
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 76,44, dibandingkan Tahun
2025 sebesar 75,21", ujar Bupati.
Dikatakannya, untuk mencapai target tersebut,
diperlukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program antara pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, mulai dari tahap
perencanaan hingga pengendalian pembangunan.
"Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan,
khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan permasalahan
sosial, dihadapkan pada keterbatasan kapasitas anggaran daerah akibat
menurunnya Dana Bagi Hasil dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta
menjajaki sumber pendanaan alternatif yang sah. Salah satu upaya tersebut
adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam
penyediaan infrastruktur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2015, yang memungkinkan pembangunan dilaksanakan secara lebih efektif dan
efisien melalui pembagian peran dan risiko.
Dalam kondisi keterbatasan tersebut, kebijakan
penganggaran akan berpedoman pada prinsip money follows program, yaitu
memprioritaskan program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat,” tandas Eddy Raya sekaligus mengakhiri.(digdo)